Hikmahbudhi Jawa Barat: Jalan Terang Penuntasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu

oleh -47 views

SUARAMUDA.co.id,-Pasca ketua KPK merespons terkait dugaan Skandal Mega Korupsi di DPRD Jawa Barat, Aktivis Mahasiswa Buddhis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia-Jawa Barat mengapresiasi komitment dan semangat KPK dalam pemberantasan Korupsi dan menuntaskan hingga mengusut Skandal Mega Korupsi DPRD Jabar.

“Respons Ketua KPK tersebut tentu perlu kita apresiasi. Namun, di tengah konflik dualisme dalam tubuh KPK yang sedang ramai, kami berharap lembaga ini tidak terkontaminasi oleh konflik tersebut dan tetap berkomitmen untuk mengusut tuntas Skandal Mega Korupsi di DPRD Jabar, dan kami percaya bahwa KPK bisa”, tegas Ravindra.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, “Jika bukti permulaan terkait dugaan korupsi sudah cukup, KPK tentu akan menuntaskan sampai akarnya. KPK tidak segan-segan untuk menuntaskan segala tindak kejahatan korupsi, KPK akan tuntaskan perkara tersebut sampai selesai. Tidak ada ruang bagi para pelaku yang bersembunyi, sejauh KPK memiliki bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Kami akan tuntaskan,” ujar Firli.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, yang mengarah pada dugaan ada keterlibatan pihak Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Lanjut Lili mengatakan bahwa perkara ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 lalu, di Indramayu.

Pada saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Supendi; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omasryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa ES.

KPK saat itu juga menyita uang terkait perkara sebesar Rp 685 juta.

“Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta,” kata Lili.

Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia-Jawa Barat (Hikmahbudhi Jabar) menganggap bahwa Skandal Mega Korupsi ini sangat Sistemik dan penuh intrik, bahkan patut diduga kuat bahwa ada keterlibatan Eksekutif dalam Skandal ini.

“Ini kasus yang sangat menarik, sebab banyak sekali pihak yang patut kita duga terlibat dalam skandal ini. Bukan hanya di pihak legislatif, pihak eksekutif pun harus segera di periksa, dari jabatan terendah sampai tertinggi di Pemprov Jabar”, ungkap Ravindra.


Kontributor: Lingga
(Red)